MANUSIA DAN PEMERINTAH

Manusia dan Pemerintah

Tampaknya kemiskinan terus menjadi masalah klasik bangsa Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan hingga saat ini, persoalan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang belum juga terselesaikan. Padahal sepanjang sejarah berdirinya negara ini yang juga telah mengalami pergantian kepala negara, berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan. Tampaknya ada sesuatu yang kurang tepat dalam pembangunan yang telah dilakukan. Selama ini pembangunan lebih diprioritaskan pada pembangunan secara fisik.

Dalam melaksanakan pembangunan ini kita tidak boleh melupakan unsur manusia yang tinggal di dalamnya. Penduduk harus ditempatkan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.

Masalah kependudukan yang kita hadapi tidak hanya masalah pertumbuhan penduduk dan pengangguran saja, melainkan juga menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang tidak berkualitas akan mengalami kesulitan dalam upaya mencari penghidupan yang layak. Akibatnya kemiskinan akan merebak dimana-mana.

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan lebih diartikan sebagai kegiatan mendirikan gedung-gedung, membangun jalan-jalan dan infrastruktur. Pembangunan lebih menekankan pada aspek fisik. Padahal hakikat pembangunan tidaklah sesempit itu. Pembangunan pada akhirnya harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Jadi pembangunan harus dapat mengangkat kualitas dari masyarakatnya.

Kemiskinan memiliki banyak wajah yang berbeda antar daerah dan waktu. Hal ini berarti masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak hanya berbicara masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, rendahnya pembangunan manusia (human development) dalam hal pendidikan dan kesehatan, ketiadaan akses pada aset-aset produktif, ketakutan akan masa depan, dan lain-lain.

Dalam memahami kemiskinan dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, yaitu :

1.   Pendekatan pendapatan (income approach) dimana seseorang disebut miskin jika pendapatan dan konsumsinya berada di bawah tingkat tertentu yaitu tingkat pendapatan dan pengeluaran minimal yang layak secara sosial.

2.   Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana seseorang disebut miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, sandang, papan, sekolah dasar, dan lain-lain.

3.   Pendekatan aksesibilitas dimana seseorang miskin karena kurangnya akses terhadap aset produktif, akses terhadap infrastruktur sosial dan fisik, akses terhadap informasi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap teknologi.

4.   Pendekatan kemampuan manusia (human capability approach) dimana seseorang disebut miskin jika tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat minimal.

5.   Pendekatan ketimpangan (inequality approach) yang merupakan pendekatan kemiskinan

      relatif.

KESIMPULAN :

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan manusia merupakan aspek yang terpenting dalam kegiatan pembangunan. Terkait dengan anggaran pemerintah sebenarnya cukup untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya misalnya untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Namun masalahnya kadang-kadang tidak tepat sasaran dalam efisiensi penggunaan anggaran.

Sumber: 

http://indradarmawanusd.wordpress.com/2006/12/02/pembangunan-manusia-dan-pemberdayaan-masyarakat-miskin/